ANALISA KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA PANGKALPINANG 2013-2018
Abstract
Hakikat pembangunan dapat diartikan secara umum sebagai suatu proses perubahan masyarakat dari kondisi saat ini menjadi kondisi yang dicita-citakan. Suatu perencanaan pembangunan yang terpadu, terukurserta dapat dilaksanakan dan berkelanjutan diperlukan dalam perubahan tersebut. Di era disentralisasi dan implementasi kebijakan dan otonomi daerah seperti yangterjadi saat ini berimbas terhadap kekuasaan yang lebih besar oleh pemerintah daerah untuk menyelenggarakan kewenangan pemerintah di bidang tertentu, salah satu diantaranya adalah pemerintah daerah. Pemerintah daerah memiliki keleluasaan untuk mengembangkan segenap potensi daerah dan mengelola sumber kekayaan alamnya serta menentukan prioritas dan arah pembangunan ekonomi daerah. Guna meningkatkan kemampuan analisis mengenai kegiatan perencanaan pembangunan daerah dan terdorong oleh keingintahuan akan karakteristik suatu wilayah,dalam tulisan ini kami akan mengulas mengenai analisis beberapa kebijakan perencanaan pembangunan ekonomi daerah dalam lingkup Kota Pangkalpinang.
Downloads
Copyright (c) 2019 Muhammad Bayu Nanda
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
Authors who publish journals in Equity: Jurnal Ekonomi agrees with the following conditions:
1. Authors retain copyright and grant the journal right of first publication with the work simultaneously licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.
2. Authors are able to enter into separate, additional contractual arrangements for the non-exclusive distribution of the journal's published version of the work (e.g., post it to an institutional repository or publish it in a book), with an acknowledgement of its initial publication in this journal.
3. Every publication (printed/electronic) are open access for educational purposes, research, and library. Other than the aims mentioned above, the editorial board is not responsible for copyright violation.
